Payakumbuh – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (15/6/2026). Berbagai isu yang disoroti mencakup pelayanan kesehatan, pengadaan kendaraan listrik, kesejahteraan tenaga pendidik dan keagamaan, pemberdayaan kontraktor lokal, hingga penataan pasar.
Melalui juru bicaranya, Capt. Harmen Damiris, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Adnaan WD yang dinilai tidak lagi sebanding dengan tingginya jumlah kunjungan pasien.
Menurut fraksi, meningkatnya jumlah pasien dari Kota Payakumbuh maupun daerah sekitar telah memberikan tekanan terhadap kapasitas IGD sehingga berpotensi memengaruhi kenyamanan pasien, efektivitas pelayanan tenaga kesehatan, dan kecepatan penanganan kasus kegawatdaruratan.
Karena itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mendukung rencana perluasan IGD melalui penambahan anggaran. Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, mencakup data kunjungan pasien, proyeksi kebutuhan layanan, serta perencanaan teknis yang matang agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Selain sektor kesehatan, fraksi juga menyoroti rencana pengadaan kendaraan listrik oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Menurut Capt. Harmen, setiap program yang menggunakan APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, perencanaan yang matang, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Fraksi meminta pemerintah menyusun kajian menyeluruh mengenai kebutuhan kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur pendukung, biaya operasional dan pemeliharaan, hingga manfaat ekonomi dan lingkungan yang akan diperoleh daerah.
Sebagai bahan evaluasi, fraksi juga meminta dilakukan peninjauan terhadap dua unit bus milik Dinas Perhubungan guna mengetahui tingkat pemanfaatannya sebelum pemerintah menambah armada baru.
Dalam bidang sosial dan pendidikan, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mendorong pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap insentif guru mengaji, garin masjid, dan guru PAUD.
Fraksi menilai ketiga unsur tersebut memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda, memperkuat pendidikan anak usia dini, serta menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah diminta mencari solusi sesuai ketentuan hukum apabila terdapat regulasi yang menghambat pengalokasian anggaran.
Fraksi juga mendorong pemerintah melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar dukungan terhadap guru mengaji, garin masjid, dan guru PAUD tetap dapat diberikan secara berkelanjutan.
Di sektor pembangunan, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyoroti masih dominannya penggunaan kontraktor dari luar daerah dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurut Capt. Harmen, pembangunan daerah tidak hanya bertujuan menghasilkan infrastruktur berkualitas, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Fraksi meminta Pemerintah Kota Payakumbuh mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa konstruksi agar kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan daerah.
Meski demikian, fraksi menegaskan seluruh proses pengadaan tetap harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga mempertanyakan perkembangan pembangunan kembali Pusat Pertokoan (Pasar Serikat) Payakumbuh pascakebakaran. Pemerintah diminta menjelaskan progres pembangunan, skema pembiayaan, serta kepastian status hukum tanah, kios, dan los agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama jika berkaitan dengan tanah ulayat.
Fraksi turut meminta penjelasan mengenai rencana penataan Pasar Ibuh, termasuk apakah program tersebut telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya KUA-PPAS.
Menurut fraksi, hingga saat ini belum ada pembahasan khusus antara pemerintah daerah dan DPRD terkait rencana tersebut. Karena itu, pemerintah juga diminta memastikan keterlibatan pedagang, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya berharap seluruh masukan yang disampaikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
